Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.id – LSM Interupsi Tolitoli melakukan aksi damai mendukung pengesahan Undang-undang TNI yang baru saja di sahkan, Jumat (28/03/2025) pagi.
Dari pantauan Media, Aksi spontanitas orasi damai yang dilakukan oleh kelompok LSM Interupsi Tolitoli berkumpul dikantor sekertariat dan dipimpin langsung oleh Rusdi Djamal serta diikuti oleh puluhan masyarakat dengan menggunakan 1 unit mobil pickup menuju pertigaan tugu bundaran jalan Usman Binol – Magamu.
Drasi Damai dilengkapi dengan sound sistem dan mengunakan pamflet yang bertuliskan, Negara Butuh TNI, TNI Untuk Rakyat, Save UU TNI dan NKRI Harga Mati.
Adapun orasi yang disampaikan oleh Kordinator lapangan Rusdi Djamal dalam orasinya menyampaikan bentuk dukungan dan kecintaan kami terhadap TNI dari pihak-pihak yang ingin melemahkan TNI dan memanfaatkan revisi undang-undang TNI yang telah disahkan oleh DPR.
“TNI adalah garda terdepan bangsa yang menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI tidak mungkin perubahan revisi undang-undang tersebut menciderai keutuhan bangsa NKRI,” Kata Rusdi Djamal
Revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004 menurut Rusdi Djamal dukungan Pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara serta mempertegas fungsi-fungsi TNI ke depannya melalui penambahan tugas dalam Operasi Militer Selain Perang.
“Penanggulangan ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri, telah menunjukkan adaptasi TNI terhadap tantangan global. Dengan demikian, Kami berharap dengan profesionalisme yang terus ditingkatkan, TNI semakin siap menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI,” Ucapnya.
Adanya aksi penolakan revisi UU TNI yang baru, Rusdi Djamal menyampaikan Kami LSM Intrupsi Tolitoli hadir dan menolak jika ada wacana yang dilakukan oleh segelintir masyarakat yang meminta agar TNI dikembalikan ke barak.
“Justru sebelum adanya revisi UU TNI, peran TNI ditengah tengah masyarakat cukup dirasakan dampaknya, terkhusus masyarakat yang di wilayah-wilayah pedalaman, perbatasan dan terpencil,” Imbuhnya.
Diakhir Korlap Rusdi Djamal menegaskan bahwa kami mendukung penuh revisi undang undang TNI yang baru disahkan, dan menolak adanya segelintir orang/masyarakat yang ingin memanfaatkan revisi UU TNI yang telah disahkan DPR. ***
