JAYA MARHUM | BUNGKU – Setelah 900 Kades ditangkap terkait DD dan ADD (Pernyataan Presiden Jokowi), dan bum lama ini disusul berita KPK untuk minta kepada wartawan mempublikasikan berita terkait transparansi pengunaan Dana Desa (DD) di depan Umum.
kini masyarakat Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, kabupaten Morowali, mempertanyakan lamban nya lpenanganan sejumlah kasus dugaan korupsi DD dan ADD yang ada didesa Lamontoli dan Desa Lalemo, kecamatan Bungku Selatan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Yang ada di kabupaten Morowali.
Laporan Ketua BPD Desa Lamontoli Ke APH terkait penyalagunaan ADD dan DD sebesar 900 Juta yang di duga telah di salah gunakan, demikian pula dengan seorang Sekdes Lalemo, yang turut ikut melaporkan penyalagunaan ADD dan DD yang ada di desanya, dimana telah terjadi kerugian negara sebesar 800 Juta, tampaknya laporan tersebut hanya menjadi isapan jempol semata.
“Mengapa kasus dugaan penyalagunaan DD dan ADD desa Lamontoli dan desa Lalemo yang sudah kami laporkan tidak mendapatkan respon oleh Aparat Penegak Hukum (APH)” ungkap anton Selaku Ketua BPD kepada Rusdin k selaku sekdes Lalemo.
Lanjut Anton, padahal sudah sangat jelas dugaan penyalagunaan dan manipulasi laporan DD dan ADD kedua desa sangat bermasalah, Tapi kedua oknum Kades tersebut belum juga diproses.
Informasi yang diperoleh KABARTODAY.com dilapangan, bahwa sudah ada pemeriksaan terhadap kedua kepala desa (Kades) di Bungku Selatan yang bermasalah tersebut.
Namun setelah sempat dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) kepada kepada kedua kepala desa yakni kepala desa Lamontoli dan Lalemo di Bungku selatan, tampaknya APH dibungku selatan seperti mati suri dalam menagani kasus dugaan korupsi.
Setelah kedua kepala desa dilaporkan ke APH, Kades Lamontoli Arpin H Abdullah langsung membayarkan hak-hak aparat desa. Tapi biarpun hak-hak aparat dibayarkan Kades, tapi kasus dugaan manipulasi DD dan ADD Lamontoli kembali mencuat ditengah masyarakat. KABARTODAY.com
