Pertama Kali Melapor Lewat SIPADU, KAK Sulteng Apresiasi Layanan Pengaduan Terpadu Kejati Sulteng

KAK Sulteng apresiasi Kejati Sulteng atas layanan pelaporan yang lebih terbuka dan mudah dipantau

PALU, 12 November 2026 – Komunitas Anti Korupsi Sulawesi Tengah (KAK Sulteng) memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah atas hadirnya Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU).

Apresiasi itu disampaikan setelah KAK Sulteng untuk pertama kalinya menggunakan SIPADU saat menyerahkan laporan informasi masyarakat kepada Kejati Sulteng, Kamis siang (12/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan perkebunan, dan selain diserahkan langsung dalam bentuk berkas, juga didaftarkan melalui SIPADU.

Ketua KAK Sulteng, Marwan Abdul Kadir, mengatakan penyerahan kali ini menjadi yang pertama bagi KAK Sulteng menggunakan SIPADU.

“Ini pertama kalinya kami melapor melalui SIPADU. Prosesnya sederhana, dan yang terpenting, pelapor kini punya jalur yang jelas untuk mengikuti perkembangan laporannya,” ujarnya.

Menurut Marwan, selama ini salah satu kendala masyarakat dalam melapor adalah sulitnya mengetahui sampai di mana laporan ditindaklanjuti.

Dalam SIPADU, setiap laporan yang masuk melalui PTSP diberi kode yang terhubung dengan register digital, sehingga dapat ditelusuri hingga ke bidang atau seksi yang menerima disposisi, dan hasil tindak lanjutnya dicatat untuk menjawab pertanyaan pelapor.

Melalui sistem ini, KAK Sulteng berharap pelapor dapat lebih mudah mengecek perkembangan laporannya, sementara Kejati Sulteng, khususnya melalui Seksi Penerangan Hukum, dapat lebih cepat memantau setiap laporan yang masuk beserta tindak lanjutnya.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajarannya, khususnya Seksi Penerangan Hukum, atas hadirnya layanan ini dan atas sosialisasinya kepada organisasi masyarakat dan insan pers pada 23 Oktober lalu. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Laode Abd Sofian, S.H., M.H., yang menggagas SIPADU sebagai proyek perubahan saat menjabat Kasi Penkum. Langkah seperti ini memperkuat kepercayaan publik bahwa setiap laporan masyarakat dicatat dan dapat ditelusuri,” kata Marwan.

Ia menilai keterbukaan layanan pengaduan merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Masyarakat yang melapor, kata dia, akan lebih terdorong menyerahkan data dan dokumen bila yakin laporannya ditangani secara transparan dan dapat dipantau.

“Peran serta masyarakat dijamin undang-undang. Dengan layanan yang mudah diakses, peran itu bisa dijalankan dengan lebih tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Terkait substansi laporan, Marwan menyatakan KAK Sulteng sengaja tidak membuka rincian informasi kepada publik. “Kami ingin proses penanganan laporan berjalan lancar tanpa terganggu. Data dan dokumen sudah kami serahkan lengkap kepada Kejati, dan biarlah penegak hukum yang menilainya,” ujarnya.

Marwan menegaskan KAK Sulteng menghormati asas praduga tak bersalah dan mempercayakan sepenuhnya penanganan laporan kepada Kejati Sulteng.

“Kami akan mengikuti perkembangannya melalui SIPADU, dan kami siap memberikan keterangan maupun dokumen tambahan kapan pun dibutuhkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor, karena kini ada jalur yang jelas dan dapat dipantau,” pungkasnya.