KAK Sulteng Kecam Sikap Tertutup Satker Prasarana Strategis soal Kontrak RSUD Poso

PALU – Komunitas Anti Korupsi Sulawesi Tengah (KAK Sulteng) mengecam sikap tertutup Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Sulteng terkait kontrak proyek pembangunan RSUD Poso. Kecaman itu muncul setelah KAK menerima informasi dari awak media bahwa pertanyaan konfirmasi mereka kepada pihak satker tidak dijawab, meskipun pesan WhatsApp yang dikirim sudah bercentang biru alias telah dibaca.

Juru bicara KAK Sulteng, Asrudin Rongka, S.I.Kom, mengatakan pertanyaan yang diajukan awak media sebenarnya sederhana, yakni apakah kontrak proyek RSUD Poso dengan penyedia jasa sudah ditandatangani atau belum. Namun hingga melewati masa injury time penandatanganan, satker tetap memilih diam.

“Kami mendapat laporan dari teman-teman media, pesan konfirmasi mereka sudah centang biru, artinya sudah dibaca, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ini sikap yang tidak patut dari sebuah badan publik yang mengelola uang negara,” kata Asrudin, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, bungkamnya satker justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah sorotan publik terhadap proyek tersebut. Ia menegaskan, jika seluruh proses berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan bagi satker untuk menghindari pertanyaan wartawan.

“Diam itu bukan jawaban. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus menghindar? Sikap seperti ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres,” tegasnya.

Asrudin mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kontrak beserta para pihaknya.

Media, kata dia, merupakan salah satu saluran utama masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

“Mengabaikan pertanyaan media sama dengan menutup akses informasi bagi masyarakat. Warga Poso yang akan memanfaatkan rumah sakit itu berhak tahu bagaimana proyek ini berjalan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penandatanganan kontrak proyek RSUD Poso yang sedianya dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis (24/9/2026) dikabarkan gagal, lalu dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan di Sulawesi Tengah atau di Poso. Selasa (29/9/2026), KAK Sulteng bersama Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), Forum Petani Toli-Toli, LKPK, dan JPKP menggelar aksi damai di Kantor Satker Prasarana Strategis Sulteng dan ditemui Kepala Satker serta PPK.

KAK Sulteng mendesak Satker Prasarana Strategis Sulteng segera membuka informasi status kontrak RSUD Poso kepada publik. Jika tetap tidak ada kejelasan, KAK akan menggelar aksi damai lagi di kantor Satker Prasarana Strategis dan selanjutnya membawa persoalan ini ke Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.

“Kami minta satker berhenti bersembunyi di balik diam. Buka informasinya, jelaskan ke publik,” pungkas Asrudin.