Pra Musrenbang Tahun 2022 di Buka Langsung Oleh Kajati Sulteng

Palu, Sulteng | Kabartoday.id – Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., membuka sevmcara langsung Rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Kejaksaan Tinggi Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Dalam rapat pra Musrembang tahun 2022 kali ini mengangkat Tema “Peranan Kejaksaan Dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Kelanjutannya.”

Rapat Pra Musrembang 2022 ini diikuti oleh Wakajati Sulteng, seluruh pejabat eselon II, III dan IV pada Kejati Sulteng dan seluruh Pejabat Eselon III dan IV pada Kejari dan Cabjari se-Sulteng, Senin (25/04/2022).

Kajati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH saat membuka Pra Musrembang tahun 2022 mengatakan ada beberapa poin yang perlu dan harus dibahas kali ini. Pasalnya, Pra Musrenbang tahun 2022 merupakan forum musyawarah pada tingkat kejaksaan dan seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejati Sulteng.

“Dalam kegiatan ini nantinya dapat menyusun hasil evaluasi capaian kinerja kejaksaan 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dikaitkan dengan RPJMN dan RKP, dan Dasar Tersusunnya capaian kegiatan yang dibiayai oleh hibah atau lembaga donor 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1),” Ungkapnya

Lanjut Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., Mengatakan Nantinya akan Dirumuskan capaian pemenuhan target kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) yang di amanatkan dari direktif Presiden, antara lain berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta Peraturan Menteri.

“Penyusunan kebutuhan riil 1 (satu) tahun ke depan (T+1) dan Dirumuskan dalam kebijakan strategis dan usulan output, serta masuk dalam Prioritas Nasional Kejaksaan 1 (satu) tahun ke depan (T+1) berdasarkan dokumen RPJMN dan RKP,” Bebernya.

Kajati Sulteng juga berharap agar Kegiatan Pra Musrembang
ini bisa berjalan dengan kondusif dan transparan sehingga tujuan kegiatan pra musrembang dapat tercapai untuk kemudian dapat menjadi bahan laporan dan pertimbangan Pimpinan dalam membuat kebijakan. ***