Erwin | KabarToday.com | Toltoli – Kabupaten Tolitoli yang merupakan salah satu kabupaten senior di Sulawesi tengah mendapat kesempatan menjadi tuan rumah peringatan HUT Pol PP pada tahun 2019, dan pemerintah setempat terhitung hari ini telah memulai meyiapkan diri menyambut peringatan para penjaga aturan dan kebijakan daerah tersebut.
“ Saya mewakili rakyat Kabupaten Tolitoli di tahun 2019 siap melaksanakan peringatan hari jadi Pol.PP, linmas dan Damkar di Tolitoli,” kata Bupati Tolitoli H Moh Saleh Bantilan, SH MH yang secara khusus disampaikan kepada KabarToday.com di Palu.
Keseriusan Bupati Saleh Bantilan tak bole dipandang sebelah mata, meskipun peringatannya di sebuah daerah di tingkat kabupaten, namun bupati akan melobi Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tjahjo Kumolo, SH untuk hadir dalam kegiatan akbar Pol.PP tersebut. “ Dan kami akan memohon kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, SH hadir di Toltoli, dan otomatis kehadiran beliau akan sekaligus mengaungkan Sulawesi Tengah kepada dunia,” ujar Bupati Saleh Bantilan.
“ Buka hanya itu, ada juga artis-artis dari Jakarta akan turut meramaikan HUT Pol PP, Linmas dan Damkar di Toltoli tahun depan,” tambahnya menutup wawancara.
.
.
Setelah sebelumnya, Bupati Saleh Batilan yang akrab disapa Ale itu menghadiri HUT Pol PP di Kabupaten Sigi yang mengangkat tema “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara”. Dan di acara Pol PP di Kabupaten Sigi dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola, Msi dan Bupati dari seluruh provnsi Sulawesi Tengah.
Rohaya Yusuf Djafara, SH selaku Ketua panitia pelaksanaan HUT Pol PP di Sigi menyatakan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan jaminan Negara atau Pemerintah melalui satuan . “ Pelaksana kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI, untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi masalah hukum pada saat menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara,” dikatakannya pada acara itu.
Sedangkan, Wakil Bupati Hi. Abd. Rahman Hi Budding dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas diselenggarakannya kegiatan ini, ”Karena selama ini Aaratur Sipil Negara (ASN) yang terkena kasus hukum berkaitan dengan tugasnya tidak pernah mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya oleh negara. Sambungnya, selain itu, ASN yang mengalami permasalahan hukum tidak pernah menerima pendampingan dan bantuan secara khusus selama ASN terlibat dalam masalah hukum dan kini saatnya ASN mendapatkan bantuan hukum dari negara. Olehnya itu, beliau berharap dengan dibentuknya lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara(ASN) sehingga nanti para ASN yang terkena permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugasnya dapat diberikan pendampingan dan bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan nantinya.” ***
EDITOR : JeM
