KABARTODAY.com | Jakarta – Metode pembiayaan perumahan dengan cara kredit menjadi salah satu metode yang paling digemari oleh banyak konsumen properti terutama dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau mereka pemburu rumah pertama.
Saat ini banyak perbankan yang telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) di seluruh Indonesia. Namun terdapat tiga bank yang memiliki penyerapan KPR terbesar hingga Juni 2016, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), BRI Syariah, dan Bank Papua.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), BTN berhasil menyalurkan sebanyak 75,92 persen atau 5.321 unit rumah, BRI Syariah 11,11 persen atau 779 unit rumah, serta Bank Papua 3,98 persen atau sebanyak 279 unit rumah.
“Yang menggembirakan adalah jumlah bank yang menandatangani perjanjian kerjasama operasi (PKO) bertambah, sampai Juni saja sudah ada 24 bank untuk menyalurkan KPR FLPP,” ungkapnya, baru-baru ini di Jakarta.
Sebaran realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut paling besar adalah di Jawa Barat sebanyak 1.984 unit, Banten 814 unit, kemudian Kalimantan Barat 408 unit dan Jawa Timur 395 unit.
Lembaga perbankan tersebut sebelumnya telah bekerjasama dengan PPDPP yang didirikan atas Keputusan Menteri Keuangan di tahun 2010.
.
.
Perubahan Porsi FLPP Masih di Kaji Pemerintah
Pemerintah akan mengkaji besaran porsi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi sebesar 60:40 dari sebelumnya 90:10.
Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengungkapkan, usulan tersebut datang dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa.
“Sarannya Pak Harso 90:10 itu terlalu besar, makanya kita kaji mungkin 60 berbanding 40 persen, kalau dengan porsi ini pelayanannya akan jauh lebih banyak,” ujar Budi di Jakarta.
Artinya, Budi menjelaskan, besaran dana FLPP yang disalurkan pemerintah nantinya sebesar 60 persen, sedangkan pengembang perumahan sebesar 40 persen.
“Nanti kita akan bahas jadi pada saat ditetapkan bunga 5 persen BI Rate sekarang sudah 6,5 persen jadi perlu dilakukan revisi bisa turun porsinya,” tuturnya.
Namun kata dia, berapa besarannya akan disimulasikan lebih lanjut setelah dilakukannya pembicaraan dengan perbankan dan pengembang properti. Menurut dia, sementara idealnya adalah sekira 60:40 persen.
“Sekarang ini kan 90:10 kan ini artinya porsi pemerintah sangat besar, nah kalau 60 bisa satu setengah kali lah dibandingkan 90. Ini bervariasi, pernah juga 80:20 pernah juga 75:25 tergantung BI Rate, cost fund, sama kondisi ekonomi,” paparnya.
Untuk sekadar diketahui, tahun ini pemerintah mengganggarkan Rp3,6 triliun untuk penyaluran FLPP untuk membantu pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga pertengahan 2016, dana yang terserap sudah mencapai Rp3,2 triliun.***
