JAYA MARHUM | BANGKEP – Perjalanan Rencana APBD (RAPBD) hingga menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), ternyata melewati tahapan panjang dan selektif. Penganggaran yang diusul dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akan berdasar Renstra atau Rencana Strategis masing-masing OPD (dulu diistilahkan dinas -red).
Selanjutnya, seperti alur mengemas makanan hingga siap disajikan. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), kemudian mengemas Renstra tadi, disesuaikan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), lalu direkap di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
RPJMD yang memuat Resntra OPD, masih akan digodok dan dipertimbangkan dengan cermat lewat skala prioritas ketika berada di tangan dewan (DPRD – red).
Perubahan APBD terjadi, karena dua hal. Adanya perubahan asumsi pendapatan dan perubahan asumsi pembiayaan sehingga ada perubahan asumsi belanja. Jika terjadi perubahan asumsi tadi, maka akan lahir surplus dan devisit.
Sementara itu. Jika ternyata surplus dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), otomatis belanja akan ditambah lantaran ada tambahan pendapatan. Jika devisit, maka belanjalah yang dikurangi. Jika belanja dikurangi, maka rasionalisasi anggaran diberlakujan.
Ketika RAPBD berada ditangan DPRD, belum akan disetujui. Mengapa? ada penyelarasan antara kebutuhan eksektutif inklud OPD dan legislstif yang punya hak mengajukan anggaran sendiri atas pokir (pokok-pokok pikiran).
Ha. Itu, Itu sesuai Tatib (Tata Tertib) DPR PP No 12. Pokir merupakan hasil serapan kebutuhan masyarakat yang menjadi konstituen masing-masing anggota DPRD. Kuncinya, tinggal magaimana memadukan kebutuhan masing-masing lembaga eksekutif maupun legislatif lewat kesepakatan, guna menyesuaikan anggaran daerah yang tersedia dengan seefidien mungkin. .
Merujuk ke Kabupaten Bangkep seperti dipaparkan diawal, diharapkan, agar porsi penganggaran OPD, lebih difokuskan kearah bagaimana menyukseskan visi misi Pemerintah Daerah. Dengan catatan, bupati akan mulus dalam mempetanggung jawaban APBD selama menjabat, dan tidak dinilai gagal diakhir masa jabatan.
Penganggaran sendiri, tentulah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan keterbatasan daerah. Sehingga keuangan yang sudah diatur dalam penganggaran, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan begitu, lima tahun RPJMD. namun dicapai dengan baik.
Demikian penjelasan Kepala Badan PKAD Kabupaten Bangkep Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Achmad Tanrim S.STP, ME kepada KabarToday.com, baru-baru ini, di Salakan.
Menurut Achmad Tamrin, dari sisi penganggaran, pihaknya di-keuangan, boleh dikata bertugas “merekap” seluruh program kegiatan semua OPD yang ada. Dilihat dari sisi penata usahaan keuangan, alhamdulillah penanganan aset hingga saat ini, sudah semakin baik.
Pihaknya kata Achmad, menekankan kepada setiap OPD, agar sisi penyerapan anggaran yang sudah terbagi pertriwulan, dibuat lebih baik, tertib dengan hasil optimal.
Achmad Tamrin menjelaskan. Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD, awalnya dikemas di Bappeda. Kemudian dirangkum untuk diurumuskan menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan turunan RPJM. Di RKPD inilah memuat Renja-Renja setiap OPD.
“Setelah RKPD selesai, maka akan ada dokumen induk anggaran. Setelah dokumen induk jadi, ada lagi yang namanya dokumen umum anggaran, sebagai cikal bakal pembuatan RAPBD, ” jelas Achmad Tamrin.
Menganalogikan penganggaran, sama dengan membuat sebuah bangunan rumah. Mula-mula bikin pondasinya. Untuk membangun fondasi tentulah membutuhkan pasir, batu dan semen. Jangan dulu beli kayu.
Menurutnya bahwa membelanjakan keuangan harus sesuai proporsinya, jika tidak ingin keteteran diakhir masa pertanggung jawaban. Harus arif mengatur pembelanjaan daerah dan disesuaikan tahapan-tahapan.
“Jika masih bangun pondasi, jangan dulu membeli atap. Ada saatnya penganggaran dan pembelanjaan sesuai petuntukan dan kebutuhannya, ¨ tegasnya.
¨Jangan dipaksakan belanja kalau belum menjadi prioritas,” tutup Achmad Tamrin.
KABARTODAY.com
Editoring: JeM
