Dandim 1305/BT Ikuti Rakor Bersama Kemendagri, Tito Karnavian Jelaskan Solusi Pengendalian Inflasi

banner 468x60

Kodim1305/BT, Sulteng | Kabartoday.id – Dandim 1305/BT Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie., S.Sos mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, Selasa (30/8/2022 ) di Ruang Suwot Pollimpungan Kantor Bupati Tolitoli, Selasa (30/08/2022).

Hadir dalam Rakor via Zoom Meeting diantranya Letkol Inf Lawdewick B.K Tobing, S.Sos (Dandim 1305/BT), Kompol I Gede Suara, SH. (Wakapolres Tolitoli), Moh. Asrul Bantilan, S.Sos (Sekda Kab. Tolitoli), Albertus Napitupulu, SH. MH (Kajari Tolitoli), Eko Prasetyo (Mewakili Kepala Depot Pertamina Lalos), Pimpinan OPD Pemda Tolitoli dan yang mewakili berjumlah 10 orang.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi ini bukan hanya masalah pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga.

Ia berharap kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten agar bisa mengendalikan inflasi, tunjukan indikatornya sehingga bisa diperlihatkan dihadapan publik.

“Bisa dilihat nanti siapa yang bekerja dan siapa yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Prinsipnya ialah inflasi bisa diartikan sebagai kenaikan harga atau kebutuhan hidup dan biaya hidup. Beda dengan kenaikan komoditas yang temporer seperti lebaran kemarin,” jelasnya Tito saat menyampaikan melalui Via Zoom Meeting

Menurut Tito, ada berbagai macam solusi dalam pengendalian inflasi, meliputi komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, serta badan pusat statistik (BPS) dan bank Indonesia (BI) yang selalu umumkan angka inflasi kab/kota.

Disampaikannya, dalam pengendalian inflasi perlu adanya komunikasi publik dengan tidak membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang, serta perlahan Aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kab/kota.

“Aktifkan semua satgas pangan di daerah, karena mereka memiliki tugas untuk terus mengawasi harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, dan selanjutnya secara berjenjang akan dilaporkan kepada Kemendagri serta mengecek langsung kelapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk soal Suplay/distribusi, kemudian BBM subsidi bisa tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu, karena berdasarkan data 80% dari Rp 502 triliun subsidi dari negara untuk BBM tidak tepat sasaran sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum,” Katanya.

Selanjutnya Tito menganjurkan pemerintah daerah harus melaksanakan gerakan penghematan energi kepada masyarakat dengan agar cermat seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, lalu gerakan tanam pangan cepat panen adalah gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

“Gerakan-gerakan ini perlu di inisiasi oleh seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan lain-lain,” Katanya.

“Laksanakan kerja sama antar daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana nantinya daerah yang kekurangan komoditas dapat mengambil dari daerah yang surplus. Semua Stakeholder harus Intensifkan jaring pengaman sosial berupa anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU), dan bantuan sosial (Bansos) pusat,” Pungkas Tito. ***

Pos terkait

banner 468x60