Palu, Sulawesi Tengah – Perbandingan pelayanan rumah sakit yang beredar di media sosial dinilai tidak cukup representatif untuk menilai kinerja pemerintah tanpa didukung data yang utuh. Forum Klarifikasi Publik Berani (FKPB) menegaskan bahwa evaluasi harus berbasis angka dan dampak nyata di masyarakat.
Koordinator FKPB, Octhavianus Sondakh, S.H., menyampaikan bahwa jika pembahasan difokuskan pada Kota Palu, maka data menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan terkait implementasi program Berani Sehat.
“Kalau kita bicara Kota Palu, maka kita harus pakai data Kota Palu. Hampir 30 ribu layanan kesehatan telah diakses masyarakat melalui Berani Sehat. Itu ukuran nyata, bukan persepsi dari video,” tegasnya.
Hingga April 2026, tercatat sekitar 29.588 layanan kesehatan di Kota Palu telah dimanfaatkan masyarakat melalui program Berani Sehat yang diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Angka ini menempatkan Kota Palu sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pemanfaatan tertinggi di Sulawesi Tengah.
FKPB menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan, program Berani Sehat telah mencatat lebih dari 164.627 layanan di seluruh Sulawesi Tengah, dengan tren pemanfaatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun. Ketika akses dipermudah, masyarakat datang dan memanfaatkan layanan,” ujar Octhavianus.
Program Berani Sehat memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan KTP atau NIK, termasuk bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif. Kebijakan ini dinilai telah menghilangkan hambatan utama masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.
“Yang kita lihat hari ini adalah perubahan nyata. Masyarakat tidak lagi ragu berobat karena biaya atau administrasi. Itu dampak langsung yang dirasakan warga Kota Palu,” ujarnya.
FKPB menilai bahwa capaian ini juga menunjukkan arah pembangunan sistem kesehatan yang lebih inklusif, termasuk integrasi layanan berbasis data kependudukan, peningkatan fasilitas, serta dukungan tenaga kesehatan di lapangan.
“Ini bukan hanya soal layanan gratis, tapi tentang membangun sistem yang memudahkan masyarakat. Itu yang sedang berjalan,” katanya.
FKPB menegaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial cenderung mengabaikan fakta tersebut dan lebih menitikberatkan pada persepsi visual yang tidak mencerminkan kondisi secara keseluruhan.
“Video hanya menggambarkan satu situasi. Sementara data menunjukkan puluhan ribu warga sudah terbantu. Ini yang seharusnya jadi dasar penilaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, FKPB menilai bahwa pelayanan kesehatan di Kota Palu merupakan hasil sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Infrastruktur yang dikelola pemerintah kota diperkuat oleh kebijakan akses dari pemerintah provinsi melalui program Berani Sehat.
“Fasilitas dan akses itu saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan, apalagi dibandingkan secara sempit,” ujarnya.
FKPB juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap kinerja kepala daerah harus mempertimbangkan cakupan program dan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya tampilan pelayanan sesaat.
“Kalau puluhan ribu warga Kota Palu sudah merasakan manfaatnya, maka itu sudah menjadi indikator kuat bahwa program ini bekerja,” tegasnya.
Di akhir, FKPB mengajak masyarakat untuk lebih rasional dan berbasis data dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.
“Gunakan data sebagai dasar penilaian. Karena data menunjukkan realitas, bukan sekadar persepsi,” pungkas Octhavianus.
