PALU – Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), Randir L. Taepo, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid atas keberaniannya menghadiri forum diskusi bertema “Modus Bagi-Bagi Proyek Eksekutif, Legislatif dan APH” yang digagas oleh sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk beberapa tokoh yang selama ini dikenal cukup kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut Randir, kehadiran langsung seorang gubernur dalam forum yang berpotensi dipenuhi kritik merupakan cerminan kepemimpinan yang dewasa, percaya diri, dan terbuka terhadap berbagai pandangan.
“Tidak semua pemimpin berani hadir di forum yang digagas oleh para pengkritiknya. Banyak yang memilih menghindar atau hanya mengutus perwakilan. Namun Bapak Gubernur Anwar Hafid justru datang sendiri, mendengar seluruh kritik, dan memberikan penjelasan secara langsung. Menurut kami, itu layak diapresiasi,” ujar Randir.
Ia mengatakan, publik seharusnya melihat substansi dari kehadiran gubernur tersebut, bukan semata-mata memperdebatkan apakah seluruh materi diskusi selesai dibahas atau tidak.
“Kalau kemudian ada yang menilai diskusi belum tuntas karena keterbatasan waktu atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab seluruhnya, itu merupakan bagian dari dinamika sebuah forum. Tetapi fakta bahwa gubernur hadir, membuka diri terhadap kritik, dan berdialog secara langsung tidak boleh diabaikan,” katanya.
Randir menilai sikap Anwar Hafid menunjukkan bahwa pemerintah tidak membangun jarak dengan masyarakat maupun kelompok-kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
“Ini contoh yang baik dalam demokrasi. Pemerintah tidak boleh antikritik, dan kami melihat Bapak Gubernur memberikan teladan itu. Beliau hadir tanpa sekat, mendengar semua pandangan, meskipun sebagian penggagas forum selama ini dikenal cukup vokal mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Randir menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kritik juga harus diimbangi dengan penghargaan ketika seorang pemimpin menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan.
“Kita tentu ingin pemerintah terus dikawal. Tetapi kita juga harus objektif. Ketika seorang gubernur bersedia datang ke forum seperti ini, itu menunjukkan beliau tidak alergi terhadap kritik. Sikap seperti ini justru harus diperkuat agar budaya dialog terus tumbuh di Sulawesi Tengah,” katanya.
Randir juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa seluruh mekanisme pengelolaan APBD, seperti Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun metode pengadaan tertentu, identik dengan penyimpangan.
Menurutnya, Pokir merupakan mekanisme yang telah diatur dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD. Begitu pula mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki aturan yang jelas. Karena itu, yang harus diawasi adalah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum, bukan kemudian seluruh sistemnya dianggap bermasalah.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum. Tetapi jangan sampai ruang diskusi publik justru membentuk opini bahwa semua mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bentuk penyimpangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.
Randir menambahkan, sikap terbuka Gubernur Anwar Hafid tidak hanya terlihat saat menghadiri forum diskusi. Sejak awal memimpin Sulawesi Tengah, gubernur juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui kanal aspirasi BERANI Samporoa, sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, masukan, maupun kritik secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bahkan, menurut Randir, hampir setiap selesai melaksanakan Salat Subuh, Gubernur Anwar Hafid juga meluangkan waktu menerima masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan maupun aspirasi secara langsung.
“Ini menunjukkan bahwa beliau bukan tipe pemimpin yang menjaga jarak dengan rakyat. Beliau mau mendengar, mau berdialog, dan mau mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Kalau seorang gubernur bersedia hadir di forum yang dihadiri para pengkritiknya, membuka kanal aspirasi bagi masyarakat, bahkan hampir setiap subuh menerima langsung keluhan warga, menurut kami itu adalah bukti nyata bahwa beliau memilih berdialog, bukan menghindar,” ujar Randir.
Di akhir keterangannya, Randir mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus menjaga semangat Nosarara Nosabatutu dalam mengawal pembangunan daerah.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya saling mendengar, saling menghormati, dan bersama-sama mencari solusi.
Kami berharap keberanian Gubernur Anwar Hafid hadir di forum yang digagas para pengkritiknya menjadi contoh bahwa demokrasi yang sehat dibangun melalui dialog, bukan dengan saling menghindar. Mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, sambil tetap kita kawal secara kritis dan objektif demi kemajuan Sulawesi Tengah,” tutup Randir L. Taepo.
Forum Pemuda Kaili Bangkit: Tidak Semua Pemimpin Berani Hadir di Forum yang Digagas Para Pengkritiknya









