SUYANTO | PULANG PISAU | KALTENG – Gonjang-ganjing soal keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akhirnya ditanggapi langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ferdinan.
Ferdinan dengan tegas membantah berbagai isu liar yang beredar di masyarakat maupun di kalangan ASN sendiri, yang menyebut Pemkab Pulang Pisau tidak memiliki anggaran atau bahkan dirinya enggan membayar TPP.
“Nggak ada kendala sebenarnya, cuma penyelesaian Perbup TPP itu memang perlu proses saja,” ujar Ferdinan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan, isu yang menyebut Pemda Pulang Pisau kekosongan anggaran adalah tidak benar sama sekali. Menurutnya, proses administratif dan penyusunan regulasi menjadi faktor utama yang menyebabkan sedikit keterlambatan pembayaran.
“Kalau ada kabar di luar bilang Pemda nggak punya anggaran buat bayar TPP, itu tidak benar. Termasuk kabar yang bilang Kepala BKAD nggak mau bayar, itu juga nggak benar,” tegasnya.
Ferdinan bahkan mengaku, dirinya sempat menjadi sasaran rumor di internal pemerintahan sendiri, seolah dirinya menahan pembayaran.
“Di internal Pemda pun sempat saya diisukan tidak mau bayar TPP. Padahal faktanya tidak seperti itu. Semua ada tahapannya dan kami bekerja sesuai aturan,” jelasnya.
Ia memastikan, BKAD Pulang Pisau tetap berkomitmen menyalurkan hak ASN sesuai mekanisme yang berlaku. Hanya saja, semua tahapan administrasi harus diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pernyataan Ferdinan ini sekaligus meluruskan opini liar yang berkembang, di mana sebagian isu keterlambatan TPP seolah menyudutkan instansi pengelola keuangan daerah.
“Jangan sampai isu liar ini malah merusak kepercayaan ASN kepada pemerintah. Kami bekerja berdasarkan regulasi, bukan tekanan opini,” tandas Ferdinan. Kabartoday.id
