Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.id – Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah seperti yang berlangsung saat ini, adu gagasan dan adu program tak dapat dihindari. Pasalnya, ada keharusan menyertakan visi dan misi kandidat yang kelak menjadi rumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dalam Perda RPJMD Tolitoli.
Mengawali tulisan kali ini, saya fokus pada dua narasi yang saya nilai kontradiktif dalam konteks Tolitoli, yaitu misi pertumbuhan ekonomi desa pada bidang pertanian dan kelautan berhadapan program gratisan minyak goreng.
Jika bicara pertumbuhan, tergambar kesungguhan mendorong optimalisasi potensi resources SDA dan SDM secara maksimal. Artinya dalam perspektif kepemimpinan politik dan kekuasaan daerah, jelas da upaya menghadirkan kebijakan politik anggaran pembangunan yang bersandar pada potensi SDA untuk kesejahteraan.
Pertumbuhan ekonomi dilakukan secara massif dengan mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur dasar dan sarana yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi pertanian, seperti: irigasi jalan kantong produksi, mesin teknologi pertanian, benih unggul dan pupuk.
Demikian pula sarana akses jalan dermaga perikanan tangkap maupun budidaya, tambak, teknologi penangkapan, fasilitas BBM nelayan dan teknologi pengolahan hasil serta akses pasar yang mudah.
Uraian konteks pertumbuhan di sini jelas juga mengacu pada kearifan budaya Tolitoli yang berbasis pada dedikasi dan semangat kerja keras. Pertumbuhan ekonomi desa menunjukkan adanya prasyarat budaya kerja dan budaya berusaha. Bahwa sosio kultural yang terbentuk pada suatu kemajuan adalah kultur masyarakat pekerja keras yang berdedikasi untuk maju baik secara ekonomi maupun budayanya.
Sebaliknya, politik kebijakan anggaran program gratisan. Mengeksploitasi dana APBD sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara instan dengan membagikan minyak goreng gratis, beras gratis dan seterusnya, adalah program yang menyasar kemalasan dan menyuburkan mental kemiskinan di tengah masyarakat. Jelas kemalasan ini harus dikikis habis, bukan malah disuburkan bahkan dibudayakan dengan kebijakan politik.
Program gratisan jelas meninabobokan masyarakat. Tertanam pikiran tanpa harus kerja mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Berharap mendapatkan bantuan gratis meski faktanya jauh dari mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
Takar saja bagaimana mungkin sebuah keluarga dapat terpenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng yang diberikan 1 kg sebulan. Padahal fakta masyarakat paling sederhana menghabiskannya dalam hitungan 5-7 hari, sisanya rebusan.
Kebijakan politik gratisan semacam ini sebagai sebuah janji politik, dalam sebuah misi politik pilkada sangat tak beralasan kecuali sekedar mengibuli rakyat untuk mendapatkan dukungannya.
Program gratisan minyak goreng yang disuarakan salah satu pasangan kandidat Bupati di Tolitoli, disertai janji gratisan lainnya, sulit dianalisa jika berdasarkan potensi ketersediaan anggaran bagi sebuah daerah yang bergantung nyaris sepenuhnya pada gelontoran dana dari Pusat melalui APBD. Untuk Tolitoli, program gratisan ini jelas membebani APBD apa lagi tak ada sumber lainnya selain dana dari pusat yang sangat terbatas.
Logika kaum gratisan ini hendak menjadikan APBD sebagai sapi perah untuk memenuhi janji politiknya. Padahal sejumlah aturan perundang-undangan dan regulasi terkait pengalokasian anggaran APBD menghadang. Mungkin mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, asal dapat dukungan masyarakat. Sehingga dapat dipastikan kelak program tersebut akan kandas dan tinggal janji belaka.
Untuk itu saya ingin menegaskan bahwasanya kita semua perlu membangun persepsi yang sehat. Menggunakan logika yang tepat untuk menganalisa secara cermat, bahwa memajukan Tolitoli, langkah utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasiskan resources daerah, utamanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
Tumbuhnya ekonomi desa berbasis pertanian dan kelautan sesuai kultur masyarakat Tolitoli, akan menjamin tumbuhnya ekonomi yang mensejahterakan secara berkelanjutan.
Masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka dari penghasilan sendiri. Mereka bisa penuhi kebutuhan minyak goreng sendiri tanpa dibelanjakan APBD yang potensi disalahgunakan oleh kroni-kroni kontraktor dalam pengadaannya.
Masyarakat tak perlu dibelikan minyak goreng apalagi cuma bisa samapai 7 hari dalam sebulan. Intinya masyarakat tak perlu dibiayai kebutuhannya melalui APBD yang pada prinsipnya mereka dapat upayakan sendiri dari penghasilan kebun, sawah, ternak atau tangkapan ikan dari penciptaan pertumbuhan ekonomi yang baik. Bahkan tak perlu dibangunkan WC yang membebani APBD jika ekonominya tumbuh, mereka bisa bangun WC sendiri. Jika ekonomi bertumbuh, mereka bisa beli sendiri kebutuhan dapurnya tanpa APBD.
Lantas, pasti pertanyaannya, bagaimana mengalokasikan APBD secara bijak dalam konteks mencapai pertumbuhan ekonomi desa?
APBD Tolitoli meski nilainya mencapai 1,2 Triliun, faktanya sudah terdistribusi pada belanja kegiatan rutin dan pegawai. Terdistribusi dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD yang dikategorikan dalam belanja dari DAU dan DAK.
Dana Alokasi Khusus (DAK) setengah dari APBD tak dapat diutak atik Bupati dan DPRD. Sisanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan gaji pegawai nyaris 80% dari DAU. Masih ada ADD dan DD yang jumlahnya juga lumayan untuk desa, sehingga tersisa kurang lebih 60 M untuk membiayai kebijakan program unggulan Pemerintah Daerah. Angka itu akan terdistribusi pada bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di luar Mandatory Spending.
Nah jika melihat angka semacam itu, dari minyak goreng gratis saja, sudah akan menyita anggaran miliaran. Artinya akan terkurangi Dana Kesehatan yang saat ini sudah mencapai 100% UHC serta fasilitas kesehatan lainnya seperti insentif dokter di 15 puskesmas dan insentif perawat di 70 Pustu. Akan terkurangi juga Dana Pendidikan yang saat ini membebaskan biaya SD dan SMP seeta pakaian seragam bagi warga tak mampu. Makin tak terbangun infrastruktur jalan utamanya jalan kantong produksi yang slama ini telah digalakkan.
Bagi Amanah Besar, pemikiran utama pada periode ke-2 konsisten mempertegas pembangunan infrastruktur ekonomi desa untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Tolitoli. Titik berat pembangunan periode pertama telah menciptakan potensi pertumbuhan yang kuat dan merata terutama pada 5 titik pertumbuhan utama di Galang, Tolitoli Utara, Lampasio, Dondo dan Dampal Selatan.
Sokongan anggaran yang terbatas itu diarahkan sebagai stimulan pemantik pertumbuhan ekonomi dasar berupa Irigasi dan jalan kantong produksi, Alsintan dan Saprotan.
Memasuki tahun keempat, pemerintahan Amanah Besar mulai mengarahkan anggaran membenahi Kota. Titik berat kota bukan lagi pada infrastruktur dasar, tapi lebih pada upaya peningkagan kapasitas dan kualitas searana prasarana kota, menciptakan kenyamanan, keindahan dan kebersihan.
Khusus untuk program kebersihan, bukan hanya penguatan institusi teknis, dan sarana prasarana, berupa penambahan tenaga petugas kebersihan kota serta kesejahteraan dan sarana angkut sampah, tapi lebih utama dari itu adalah membangun partisipasi seluruh masyarakat kota melalui semangat gotong royong…***
Rilis,
Hikma Ma’ruf Asli
(Tim Litbang Amanah Besar).
