Perjuangkan DBH yang Adil, Anwar Hafid Buka Ruang Lebih Besar untuk BERANI Cerdas dan BERANI Sehat

PALU – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk memperoleh pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dinilai memiliki arti penting bagi keberlanjutan berbagai program pelayanan masyarakat. Keadilan fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam APBD, tetapi menyangkut seberapa besar kemampuan pemerintah daerah memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Juru Bicara Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Asrudin Rongka, S.I.Kom, mengatakan masyarakat perlu memahami hubungan antara kekuatan fiskal daerah dan kemampuan pemerintah menjalankan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pelayanan publik lainnya.

“Ketika kita berbicara tentang DBH, jangan hanya melihatnya sebagai angka yang masuk ke kas daerah. Di balik DBH ada sekolah, mahasiswa, layanan kesehatan, jalan, fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat yang harus dibiayai. Karena itu, perjuangan mendapatkan DBH yang lebih adil pada akhirnya adalah perjuangan memperbesar ruang pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat,” ujar Asrudin.

Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang besar sehingga perjuangan memperoleh pembagian fiskal yang lebih proporsional merupakan kepentingan masyarakat daerah.

“Sulteng memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kontribusinya besar terhadap perekonomian nasional, tentu kita berharap manfaat fiskalnya juga semakin terasa di daerah. Ini bukan berarti Sulteng ingin mengambil semuanya, tetapi daerah penghasil membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk membangun masyarakatnya,” katanya.

Asrudin menilai perjuangan tersebut semakin relevan karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk BERANI Cerdas dan BERANI Sehat.

Menurutnya, capaian kedua program tersebut menunjukkan bahwa program BERANI bukan hanya konsep, tetapi sudah menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

“Kita harus melihat data, bukan hanya narasi. BERANI Cerdas sudah menjangkau puluhan ribu penerima. BERANI Sehat juga sudah memberikan pelayanan dan jaminan pembiayaan kepada masyarakat. Artinya, ada manfaat yang nyata dan terukur,” ujarnya.

Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat bahwa sepanjang 2025 BERANI Cerdas telah menjangkau 23.568 mahasiswa yang tersebar di lebih dari 387 perguruan tinggi di Indonesia dengan alokasi anggaran sekitar Rp84 miliar. Pada jenjang pendidikan menengah, program tersebut juga didukung BOSDA lebih dari Rp40,9 miliar untuk ratusan SMA, SMK dan SLB. Pemerintah juga menyediakan paket seragam sekolah bagi siswa yang belum terjangkau Program Indonesia Pintar (PIP).

Tidak hanya itu, pelaksanaan BERANI Cerdas terus berjalan pada 2026. Portal resmi program tersebut mencatat 31.074 pendaftar untuk periode beasiswa S1 semester ganjil tahun ajaran 2026/2027. Tingginya jumlah pendaftar tersebut setidaknya menunjukkan besarnya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap akses bantuan pendidikan.

Di sisi kesehatan, capaian program juga cukup besar. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), hingga Desember 2025 tercatat 55.947 masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara 135.084 masyarakat memperoleh jaminan pembiayaan BPJS kesehatan melalui BERANI Sehat.

“Angka-angka ini penting disampaikan kepada masyarakat. Kita boleh mengkritik program pemerintah, tetapi jangan sampai fakta manfaat yang sudah dirasakan masyarakat juga diabaikan. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kalau ada manfaat, akui. Itu namanya objektif,” tegas Asrudin.

Ia kemudian menyinggung kisah seorang siswa SMA Negeri 6 Palu berinisial RD yang sebelumnya diberitakan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Media Alkhairaat pada 19 Agustus 2026 memberitakan kondisi keluarga RD melalui artikel “Di Balik Seragam Bertambal, Tangis Ibu Reni yang Anaknya Terancam Putus Sekolah.” Sehari kemudian, media yang sama memberitakan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Rohani Mastura yang tergerak setelah mengetahui kondisi tersebut dan kemudian mendatangi keluarga RD untuk membantu kebutuhan sekolahnya.

Bagi KAK Sulteng, respons tersebut justru menunjukkan bahwa persoalan yang muncul di masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah dan aparatur secara langsung.

“Apa yang dilakukan Kadis Pangan patut diapresiasi. Seragam dan sepatu mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi keluarga yang sedang kesulitan, itu sangat berarti. Yang paling penting adalah anak tersebut tetap sekolah dan tidak kehilangan harapan,” kata Asrudin.

Ia menegaskan bahwa keberadaan satu keluarga yang masih menghadapi persoalan ekonomi tidak semestinya dijadikan ukuran tunggal untuk menilai seluruh program pendidikan pemerintah.

“Kita jangan mengatakan karena masih ada RD berarti BERANI Cerdas gagal. Justru kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa program harus terus diperluas dan pemerintah harus semakin peka terhadap kelompok yang belum terjangkau,” ujarnya.

Menurut Asrudin, keberhasilan program pemerintah memang harus terus dievaluasi. Namun evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan keseluruhan capaian.

“Program besar tidak berarti semua persoalan sosial langsung selesai. Tetapi ketika 23 ribu lebih mahasiswa sudah mendapatkan manfaat, BOSDA berjalan, bantuan pendidikan terus diperluas, dan puluhan ribu masyarakat memperoleh manfaat layanan kesehatan, kita harus mengakui bahwa ada pekerjaan nyata yang sedang berjalan,” katanya.

Ia menilai perjuangan memperkuat fiskal daerah menjadi sangat penting agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai program sementara.

“Kalau BERANI Cerdas ingin diperluas, BERANI Sehat ingin diperkuat, dan BERANI Lancar ingin dimaksimalkan, semuanya membutuhkan fiskal yang sehat. Karena itu perjuangan Pak Anwar untuk mendapatkan keadilan DBH harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan memperkuat kemampuan daerah,” ujar Asrudin.

Menurutnya, tambahan ruang fiskal dapat memberikan pemerintah kemampuan lebih besar untuk memperluas beasiswa, memperkuat layanan kesehatan, membangun infrastruktur, serta menangani persoalan sosial yang ditemukan di lapangan.

“DBH bukan sekadar angka. Kalau fiskal bertambah dan dikelola dengan baik, manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik. Karena itu yang diperjuangkan bukan kepentingan pribadi gubernur, tetapi ruang fiskal agar pemerintah bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat,” tegasnya.

Asrudin juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap perjuangan fiskal harus tetap dibarengi pengawasan terhadap penggunaannya.

“Kami mendukung perjuangan mendapatkan DBH yang lebih adil, tetapi begitu anggaran diperoleh, pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Semakin besar anggaran, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu mempertentangkan antara kritik dan dukungan.

“Kita tetap harus mengawasi. Kalau ada kekurangan, kritik dan perbaiki. Kalau ada dugaan penyimpangan, laporkan. Tetapi kalau ada program yang manfaatnya nyata, jangan ragu memberikan apresiasi. Kritik untuk memperbaiki, apresiasi untuk memperkuat,” ujarnya.

Asrudin berharap perjuangan mendapatkan keadilan fiskal menjadi agenda bersama seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah.

“Kita ingin kekayaan alam Sulteng memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulteng. Kalau DBH lebih adil, ruang fiskal semakin kuat. Kalau ruang fiskal semakin kuat, peluang memperluas BERANI Cerdas, BERANI Sehat, BERANI Lancar dan program BERANI lainnya juga semakin besar,” katanya.

Ia kembali menyinggung kisah RD sebagai pengingat bahwa seluruh kebijakan pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada manusia.

“Kita ingin anak seperti RD tetap sekolah. Kita ingin mahasiswa tidak berhenti kuliah karena biaya. Kita ingin masyarakat sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan. Kita ingin jalan yang baik dan pelayanan publik yang semakin kuat. Semua itu membutuhkan program yang tepat sekaligus kemampuan fiskal yang memadai,” ujar Asrudin.

Menutup keterangannya, Asrudin menegaskan bahwa perjuangan keadilan fiskal dan keberlanjutan program BERANI harus dipandang sebagai satu kesatuan.

“Perjuangan DBH memberikan ruang fiskal, sementara program BERANI menerjemahkan ruang fiskal itu menjadi manfaat bagi masyarakat. Ujungnya sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Karena itu, mari kita kawal bersama perjuangan keadilan fiskal, perkuat program yang sudah berjalan, dan pastikan semakin besar manfaat pembangunan yang kembali kepada masyarakat Sulawesi Tengah,” tutup Asrudin Rongka.