Raker Bersama Tim Banggar DPR RI, Bupati Tolitoli Sampaikan Data dan Dokumen Pendukung

Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.id – Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan ketimpangan antar Wilayah, Bupati Tolitoli Hi Amran Hi Yahya menghadiri Kunjungan Kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, (05/11/2025).

Raker tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta pengawasan penggunaan Dana dan memastikan pembangunan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dimanfaatkan secara optimal.

Rombongan Tim Banggar DPR RI masa Persidangan II, Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin langsung Wakil Ketua Muhidin Said dan Kepala DJPK Kemenkeu Askolani berlangsung selama 3 Hari ke depan terhitung sejak tanggal 5 hingga 7 November 2025 di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Bupati Tolitoli, Hi. Amran Hi. Yahya dihadapan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan data dan dokumen pendukung untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan Publik dan Aset Daerah untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Data dan dokumen ini sebagai bahan acuan dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah Tolitoli berpedoman pada RPJMD 2025–2030 yang tertuang dalam Program Gotong Royong,” Ungkapnya.

Lanjut Bupati, Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan kemajuan seluruh Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah serta bertujuan untuk menghimpun masukkan, saran dan rekomendasi tentang potensi penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis, Kabupaten Tolitoli akan terus maju, meski dalam keterbatasan,” tutupnya.

Masih ditempat yang sama Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Said, mengapresiasi paparan Gubernur Sulawesi Tengah yang dianggap mewakili suara banyak kepala daerah di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, tetapi upaya mendengarkan langsung aspirasi pemerintah daerah.

“Apa yang disampaikan Pak Gubernur dan bupati menjadi bahan penting bagi kami dan Kementerian Keuangan untuk mencarikan solusi nyata. Ini bukan persoalan Sulawesi Tengah saja, tapi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DJPK Kemenkeu, Askolani, menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2026 merupakan transisi pertama dari pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, yang menata ulang arah belanja pusat dan transfer ke daerah.

Ia menekankan bahwa sebagian anggaran pusat juga diarahkan langsung ke masyarakat melalui program prioritas, meskipun berdampak pada penyesuaian dana ke daerah.

Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah itu berlangsung hangat dan terbuka dan masing-masing kepala daerah turut menyampaikan kondisi fiskal serta dampak keterbatasan anggaran terhadap pelayanan publik di wilayahnya. ***