Tak Mau Lagi Proyek Asal Jadi, Forum Pemuda Kaili Bangkit Kawal Pembangunan RSUD Poso

Randir L. Taipo mengingatkan, setiap rupiah uang negara untuk proyek di Sulawesi Tengah harus benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.

PALU – Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FKPB), Randir L. Taipo, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket RSUD Poso dan Kementerian Pekerjaan Umum mengindahkan surat yang telah dilayangkan Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah terkait permintaan pembatalan lelang dan tender ulang proyek pembangunan RSUD Poso senilai Rp285 miliar.
Menurut Randir, surat tersebut bukan sekadar surat protes, melainkan catatan resmi yang memuat berbagai kejanggalan dalam perencanaan dan proses pengadaan proyek. Surat itu juga telah diterima secara resmi dan menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menagih pertanggungjawaban.
“Surat KAK Sulteng itu harus diindahkan dan dijadikan catatan penting oleh PPK, Satker, dan Kementerian PU. Isinya bukan tuduhan kosong, tapi data yang bisa dicek. Kalau surat ini diabaikan, lalu kelak proyeknya bermasalah, jangan ada yang bilang tidak tahu. Mereka sudah diingatkan secara resmi,” tegas Randir, Rabu (30/9/2026).

Randir yang sebelumnya memimpin langsung massa FPKB dalam aksi damai di kantor Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah, Selasa (29/9/2026), mengingatkan bahwa tidak boleh lagi ada pembangunan di Sulawesi Tengah yang dikerjakan secara asal-asalan.
“Sudah cukup. Tidak boleh lagi ada pembangunan di Sulteng yang dibuat asal-asalan. Mulai dari perencanaan, proses lelang, pelaksanaan, sampai pekerjaan itu berakhir, semuanya harus dipastikan benar, sehingga hasilnya betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan pembangunan RSUD Poso tahap pertama yang macet di tengah jalan akibat perencanaan yang keliru. Menurutnya, kegagalan semacam itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menunda hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Di Sulteng ini, pembangunan bukan sekadar menghabiskan uang. Yang penting adalah bagaimana uang yang habis untuk proyek itu betul-betul bermanfaat, setiap rupiahnya, bagi masyarakat. Rumah sakit yang tidak selesai, jalan yang cepat rusak, gedung yang tidak bisa dipakai, itu semua uang rakyat yang terbuang,” kata Randir.

FPKB, lanjut Randir, akan terus berdiri bersama KAK Sulteng dan elemen masyarakat lainnya untuk mengawal proyek-proyek pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia berharap generasi muda di daerah ini ikut mengambil peran dalam mengawasi penggunaan uang negara.
“Kami anak-anak muda Kaili tidak mau hanya jadi penonton. Kami ingin pembangunan di tanah kami ini berkualitas dan bermanfaat. Kami akan terus mengawal, sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya.