TIBER-KF SULTENG: HARAPAN BARU DARI JAKARTA, KEADILAN FISKAL AKAN MEMPERKUAT PROGRAM BERANI

Abd Salam Adam: Apresiasi Gubernur, Ketua DPRD dan Muhidin Said, Kini Saatnya Janji Revisi Dibuktikan

PALU — Perjuangan keadilan fiskal Sulawesi Tengah memasuki babak baru. Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid setelah rangkaian pertemuan di Jakarta pada 21 Agustus 2026 mengenai komitmen pemerintah pusat melakukan revisi kebijakan penetapan daerah pengolah dinilai Tiber-KF Sulteng sebagai perkembangan penting bagi masa depan fiskal daerah.

Selain Gubernur, Tiber-KF Sulteng memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Sulawesi Tengah serta Muhidin Said, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah yang juga berada di lingkungan Badan Anggaran DPR RI, karena dinilai ikut membuka ruang komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.

Ketua Tiber-KF Sulteng, Abd Salam Adam, mengatakan perjuangan tersebut kini telah memasuki tahapan yang jauh lebih konkret.

“Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Anwar Hafid yang berani bergerak cepat membawa kepentingan fiskal Sulteng langsung ke Jakarta. Kami juga mengapresiasi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan Pak Muhidin Said yang ikut membuka jalan komunikasi dengan pemerintah pusat. Bagi kami, ketika pemerintah daerah, DPRD, wakil rakyat di Senayan dan masyarakat bergerak dalam satu arah, posisi Sulawesi Tengah menjadi jauh lebih kuat.”

Menurut Abd Salam, Gubernur dalam keterangannya telah menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersedia melakukan revisi terhadap kebijakan penetapan daerah pengolah dan menjanjikan proses tersebut dapat segera dilakukan.

Bagi Tiber-KF Sulteng, pernyataan tersebut merupakan kabar positif yang harus dikawal bersama.

“Kami tentu menyambut baik kabar ini. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa janji revisi baru akan menjadi kemenangan ketika benar-benar dituangkan dalam keputusan resmi. Karena itu kami akan terus mengawal prosesnya.”

Tiber-KF Sulteng menilai langkah cepat Gubernur tidak berdiri sendiri. Sebelum pemerintah daerah bertemu Menteri ESDM, masyarakat melalui Tiber-KF Sulteng telah melakukan aksi, membangun komunikasi publik, melakukan pendalaman data dan menyusun dokumen argumentasi.

Dokumen tersebut kemudian dibukukan dan diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan perjuangan sebelum pemerintah daerah menghadap pemerintah pusat.

“Kami tidak datang hanya membawa tuntutan. Kami membawa data, kajian dan argumentasi. Kami membedah Kepmen 157, membandingkan kapasitas output daerah pengolah dengan kondisi Morowali, mengkaji persoalan IUP dan IUI serta mempertanyakan dasar penetapan daerah pengolah. Semua itu kami susun agar pemerintah daerah memiliki amunisi ketika berhadapan dengan pusat.”

Menurut Tiber-KF Sulteng, keberhasilan perjuangan fiskal nantinya tidak boleh hanya diukur dari berapa besar tambahan penerimaan yang masuk ke kas daerah.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan tambahan ruang fiskal tersebut.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa perjuangan DBH bukan sekadar mengejar angka. Kalau ruang fiskal daerah bertambah, maka kemampuan pemerintah membiayai program untuk masyarakat juga semakin besar. Artinya, perjuangan fiskal pada akhirnya harus kembali kepada rakyat.”

Dalam konteks tersebut, Tiber-KF Sulteng menilai keberhasilan program-program BERANI Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memiliki ruang penguatan yang lebih besar apabila kapasitas fiskal daerah meningkat.

Program BERANI yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah provinsi, menurut Tiber-KF, membutuhkan dukungan fiskal yang kuat agar manfaatnya dapat diperluas, kualitas pelayanannya ditingkatkan dan jangkauannya semakin besar.

“Kita bisa melihat program BERANI sebagai gambaran sederhana. Ketika fiskal daerah semakin kuat, program yang sudah berjalan dapat diperluas dan kualitasnya dapat ditingkatkan. Jadi DBH bukan sekadar angka dalam APBD. Di belakang angka itu ada sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur, bantuan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.”

Tiber-KF Sulteng menilai pemerintah kabupaten penghasil dan wilayah yang menjadi basis aktivitas pertambangan serta hilirisasi berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat terbesar apabila reformulasi DBH benar-benar menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih proporsional.

Morowali dan Morowali Utara menjadi perhatian utama karena kedua wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel.

Namun menurut Tiber-KF, manfaat perjuangan tidak berhenti pada dua kabupaten tersebut.

“Kalau formula DBH diperbaiki, manfaatnya tidak hanya dirasakan Morowali atau Morowali Utara. Ada efek fiskal yang lebih luas bagi provinsi dan kabupaten lainnya melalui struktur APBD dan kebijakan pembangunan. Karena itu, perjuangan ini harus dilihat sebagai perjuangan seluruh Sulawesi Tengah.”

Abd Salam mengatakan, semakin besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula peluang untuk mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat program pemerintah.

Ia menilai tambahan fiskal juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menangani dampak aktivitas pertambangan, memperbaiki infrastruktur daerah penghasil, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat program sosial ekonomi masyarakat.

“Daerah penghasil jangan hanya menjadi tempat mengambil mineral dan menanggung dampak. Daerah juga harus memiliki kemampuan fiskal untuk memperbaiki jalan, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan dan ekonomi masyarakat. Itulah makna keadilan fiskal yang kami perjuangkan.”

Tiber-KF Sulteng juga mengapresiasi peran Muhidin Said yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa dirinya ikut memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Kami sangat menghargai langkah Pak Muhidin Said. Beliau memiliki posisi strategis sebagai anggota DPR RI dan bagian dari Badan Anggaran. Ketika beliau ikut membuka akses komunikasi dengan kementerian, tentu ini menjadi kekuatan tambahan bagi perjuangan Sulteng. Kami berharap komunikasi tersebut terus dikawal sampai kebijakan yang diperjuangkan benar-benar terealisasi.”

Begitu pula dengan Ketua DPRD Sulawesi Tengah yang dinilai memiliki posisi penting dalam memastikan kepentingan fiskal daerah menjadi agenda kelembagaan DPRD.

Menurut Tiber-KF Sulteng, perjuangan tersebut harus menjadi gerakan bersama, bukan milik satu organisasi.

“Kalau Gubernur bergerak melalui jalur pemerintahan, DPRD mengawal melalui jalur politik dan kelembagaan, wakil rakyat di pusat memperjuangkan melalui parlemen dan masyarakat mengawal melalui data serta tekanan publik, maka perjuangan ini akan jauh lebih kuat.”

Tiber-KF Sulteng juga mengingatkan agar kenaikan tarif PNBP yang disebut Gubernur sebagai salah satu usulan pemerintah pusat nantinya benar-benar dikaitkan dengan peningkatan manfaat fiskal daerah.

Gubernur dalam keterangannya menyebut adanya usulan peningkatan tarif PNBP dari sekitar 2 persen menjadi sekitar 4 persen.

Menurut Tiber-KF Sulteng, perubahan tersebut harus dikawal agar tidak berhenti pada kenaikan penerimaan negara, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap ruang fiskal daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau PNBP naik, kita berharap peningkatan itu tidak hanya terlihat di pusat. Harus ada dampak yang nyata terhadap daerah melalui mekanisme yang sah. Karena itu kami akan ikut mengawal bagaimana perubahan tarif tersebut diterjemahkan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah.”

Meski demikian, Tiber-KF Sulteng tidak ingin terlalu cepat menghitung proyeksi tambahan DBH sebelum formula dan keputusan final pemerintah pusat diterbitkan.

Menurut Abd Salam, perhitungan proyeksi harus dilakukan setelah data dan formula resmi tersedia agar tidak menimbulkan angka yang menyesatkan masyarakat.

“Kami tidak mau menjual angka yang belum pasti. Setelah revisi diterbitkan dan formulanya jelas, kita akan hitung bersama berapa potensi tambahan penerimaan bagi provinsi dan kabupaten. Dari sana masyarakat bisa melihat secara konkret berapa besar dampaknya terhadap pembangunan.”

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perjuangan fiskal tetap berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tiber-KF Sulteng juga menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah tidak berarti masyarakat berhenti melakukan pengawasan.

“Kami mengapresiasi Gubernur, Ketua DPRD dan Pak Muhidin Said. Tetapi apresiasi bukan berarti pengawalan berhenti. Justru sekarang pengawalan harus semakin kuat karena kita sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah pusat.”

Tiber-KF Sulteng berharap momentum tersebut menjadi titik balik hubungan fiskal Sulawesi Tengah dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin suatu saat masyarakat melihat bahwa perjuangan ini bukan sekadar menghasilkan perubahan angka DBH, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Program pemerintah semakin kuat, pelayanan publik semakin baik, infrastruktur semakin cepat dibangun dan daerah penghasil memiliki kemampuan lebih besar menangani dampak pertambangan.”

Abd Salam mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat tersebut.

“Hari ini kita punya alasan untuk optimistis. Tetapi optimisme harus disertai pengawalan. Kita apresiasi Gubernur yang bergerak cepat, kita hormati Ketua DPRD yang ikut mengawal, kita apresiasi Pak Muhidin Said yang membuka jalan di Jakarta. Sekarang tugas kita bersama memastikan perjuangan ini menghasilkan keputusan yang benar-benar adil bagi Sulawesi Tengah.”

Tiber-KF Sulteng menegaskan akan terus mengawal proses revisi Kepmen ESDM 157.

Jika sampai 31 Agustus 2026 revisi belum diterbitkan atau tidak terdapat kepastian konkret mengenai substansi perubahan yang dijanjikan, Tiber-KF Sulteng menyatakan akan melakukan konsolidasi aksi.

“Kami berharap pemerintah memenuhi komitmennya. Kami ingin memberikan apresiasi, bukan terus-menerus melakukan aksi. Tetapi kalau sampai akhir Agustus tidak ada revisi atau kepastian yang jelas, kami akan kembali bergerak secara damai dan konstitusional.”

Abd Salam menutup dengan menegaskan bahwa perjuangan fiskal Sulteng bukan sekadar perjuangan memperoleh tambahan penerimaan, melainkan perjuangan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat.

“Kita tidak sedang meminta belas kasihan. Kita sedang memperjuangkan hak daerah. Kalau fiskal Sulteng semakin kuat, yang harus semakin kuat juga adalah program pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Itulah kemenangan yang sesungguhnya dari perjuangan keadilan fiskal.”

ABD SALAM ADAM
Ketua Tiber-KF Sulteng

“Kita sudah membuka jalan ke Jakarta. Sekarang mari kawal sampai keadilan fiskal benar-benar menjadi kebijakan dan manfaatnya kembali kepada rakyat Sulawesi Tengah.”