Anak Sulteng Harus Tetap Sekolah, BERANI Cerdas dan Perjuangan Fiskal Anwar Hafid Jadi Harapan

Palu, Sulteng – kisah seorang siswa anak SMA Negeri 6 Palu berinisial RD yang sempat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah seharusnya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang keterbatasan ekonomi. Di balik kisah tersebut terdapat pesan yang jauh lebih penting: tidak boleh ada anak Sulawesi Tengah yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan biaya pendidikan.

Media Alkhairaat pada 19 Agustus 2026 memberitakan kondisi keluarga RD melalui tulisan “Di Balik Seragam Bertambal, Tangis Ibu Reni yang Anaknya Terancam Putus Sekolah.” Sehari kemudian, media yang sama memberitakan respons Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Rohani Mastura, yang setelah mengetahui kondisi tersebut kemudian mendatangi keluarga RD dan membantu kebutuhan sekolahnya.

Langkah tersebut patut diapresiasi. Bantuan seragam dan sepatu mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, tetapi bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bantuan tersebut dapat menjadi dorongan penting agar seorang anak tetap bersekolah.

Juru Bicara KAK Sulteng, Asrudin Rongka, S.I.Kom, mengatakan kisah RD justru harus menjadi energi untuk memperkuat program pendidikan pemerintah, bukan dijadikan alasan untuk membangun persepsi negatif terhadap program BERANI Cerdas.

“Jangan melihat kisah RD sebagai kegagalan. Justru ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Kalau masih ada anak yang menghadapi kesulitan, pemerintah harus semakin peka, program harus semakin tepat sasaran, dan seluruh elemen masyarakat harus ikut membantu agar anak tersebut tetap sekolah,” ujar Asrudin.

Menurutnya, keberadaan RD tidak boleh dipertentangkan dengan keberhasilan program BERANI Cerdas yang telah memberikan manfaat kepada ribuan mahasiswa dan pelajar di Sulawesi Tengah.

Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, BERANI Cerdas telah menjangkau 23.569 penerima manfaat, dengan total alokasi lebih dari Rp84 miliar. Program tersebut kemudian terus dikembangkan pada 2026, termasuk perluasan bantuan ke jenjang S2 dan S3 secara selektif sesuai kebutuhan strategis daerah.

Di UIN Datokarama Palu, misalnya, 2.172 mahasiswa menerima manfaat BERANI Cerdas dengan alokasi sekitar Rp4,8 miliar. Rektor UIN Datokarama menilai program tersebut memperluas akses pendidikan dan memperkuat kapasitas generasi muda untuk membangun masa depan.

Program tersebut juga tidak hanya berbentuk beasiswa perguruan tinggi. Pemerintah Provinsi menyebut BERANI Cerdas mencakup antara lain BOSDA, bantuan seragam bagi siswa kurang mampu, serta dukungan praktik kerja industri bagi siswa SMK.

“Ini yang harus dipahami publik. BERANI Cerdas bukan hanya soal beasiswa kuliah. Semangatnya adalah memperluas akses pendidikan. Karena itu ketika masih ditemukan anak seperti RD yang membutuhkan bantuan, respons pemerintah dan kepedulian aparatur harus diperkuat agar tidak ada yang terlewat,” kata Asrudin.

Ia secara khusus mengapresiasi tindakan Kepala Dinas Pangan Sulteng yang langsung bergerak setelah mengetahui kondisi keluarga RD.

“Apa yang dilakukan Kadis Pangan adalah contoh sederhana bahwa pelayanan pemerintah membutuhkan kepekaan. Beliau melihat persoalan, kemudian datang dan membantu. Kita jangan hanya melihat nilai bantuannya, tetapi lihat kepeduliannya. Bagi keluarga yang sedang kesulitan, seragam dan sepatu bisa menjadi alasan seorang anak kembali percaya diri untuk bersekolah,” ujarnya.

Menurut Asrudin, kasus tersebut sekaligus menunjukkan bahwa program pemerintah dan kepedulian aparatur harus berjalan bersama.

“Program pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan sosial dalam satu waktu. Karena itu diperlukan aparatur yang peka, sekolah yang peduli, masyarakat yang mau membantu, dan pemerintah yang terus memperbaiki jangkauan program,” katanya.

Ia juga menilai pentingnya menjaga kesinambungan pembiayaan BERANI Cerdas. Sebab, semakin luas program pendidikan, semakin besar pula kebutuhan fiskal pemerintah daerah.

Di sinilah, menurut Asrudin, perjuangan Gubernur Anwar Hafid untuk memperoleh keadilan fiskal bagi Sulawesi Tengah menjadi relevan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Namun, perdebatan mengenai proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil masih terus berlangsung. Pada Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat dan akademisi juga mendorong reformasi DBH agar daerah penghasil memperoleh bagian yang lebih adil.

“Perjuangan keadilan fiskal bukan sekadar soal berapa rupiah yang masuk ke kas daerah. Di balik DBH ada kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar. Kalau ruang fiskal kita semakin kuat, maka program seperti BERANI Cerdas dan BERANI Sehat juga semakin mungkin diperluas dan dimaksimalkan,” ujar Asrudin.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami hubungan antara sumber daya alam, pendapatan negara, DBH, dan kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada rakyat.

“Sulteng memiliki kekayaan alam yang besar. Kita tentu ingin kekayaan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulteng. Karena itu, perjuangan Pak Anwar untuk mendapatkan keadilan fiskal harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan memperkuat kemampuan daerah membiayai kebutuhan rakyat,” katanya.

Asrudin menilai, apabila fiskal daerah semakin kuat, maka pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk memperluas intervensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program-program BERANI lainnya.

“Kita ingin BERANI Cerdas semakin luas, BERANI Sehat semakin kuat, BERANI Lancar semakin nyata, dan program BERANI lainnya semakin maksimal. Tetapi semua itu membutuhkan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu perjuangan mendapatkan DBH yang lebih adil harus menjadi kepentingan bersama masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Di sisi lain, Asrudin mengingatkan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan.

“Kami tetap meminta transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Kalau ada kekurangan, kritik dan perbaiki. Tetapi kalau ada program yang nyata manfaatnya, mari kita akui. Kritik untuk memperbaiki, apresiasi untuk memperkuat,” ujarnya.

Ia berharap kisah RD justru menjadi momentum untuk memperkuat semangat bersama agar tidak ada lagi anak yang merasa masa depannya berhenti hanya karena kondisi ekonomi keluarga.

“Anak itu harus tetap sekolah. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita sibuk berdebat tentang program, tetapi lupa bahwa di tengah kita ada anak yang sedang berjuang mempertahankan masa depannya,” kata Asrudin.

Menurutnya, pemerintah perlu terus memperkuat sistem agar persoalan seperti RD dapat terdeteksi lebih cepat, sementara program yang sudah berjalan terus diperluas kepada kelompok yang membutuhkan.

“BERANI Cerdas harus terus diperkuat, bukan hanya karena pemerintah ingin menjalankan janji, tetapi karena pendidikan adalah investasi masa depan Sulteng. Setiap anak yang berhasil kita pertahankan di sekolah adalah satu langkah untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas manusia daerah,” ujarnya.

Asrudin kembali mengapresiasi respons Kepala Dinas Pangan Sulteng yang menurutnya telah memberikan contoh bahwa kepedulian terhadap masyarakat dapat dimulai dari tindakan sederhana.

“Semoga kisah RD bukan berakhir sebagai berita satu atau dua hari. Jadikan ini semangat bersama. Pemerintah terus bekerja, masyarakat ikut peduli, sekolah memastikan anak-anak merasa aman, dan kita semua menjaga agar tidak ada anak Sulteng yang kehilangan masa depan karena persoalan ekonomi,” tutup Asrudin Rongka.

Anak Sulteng harus tetap sekolah. Dan ketika pemerintah terus memperluas BERANI Cerdas sekaligus memperjuangkan ruang fiskal yang lebih adil, harapannya sederhana: semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan belajar, semakin kuat SDM Sulteng, dan semakin besar manfaat pembangunan yang kembali kepada masyarakat.