Abd Manan: Cukup Sekali Mangkrak, Masyarakat Poso Tak Ingin RSUD Baru Kembali Bermasalah

Tokoh masyarakat Poso itu meminta Kementerian PU dan Pemkab Poso menjawab secara terbuka seluruh catatan yang disampaikan masyarakat sipil sebelum kontrak diteken.

POSO – Tokoh masyarakat sekaligus aktivis pemerhati pembangunan Poso dari Forum Pemuda Peduli Pembangunan Poso, Abd Manan, menegaskan masyarakat Poso tidak ingin pembangunan RSUD Poso kembali bermasalah seperti yang terjadi sebelumnya.

Menurut Manan, masyarakat Poso sudah terlalu lama menunggu hadirnya rumah sakit yang layak. Namun penantian itu justru diwarnai kekecewaan, setelah pembangunan RSUD tahap pertama yang dibiayai APBD 2024 macet di tengah jalan dan hingga kini belum dapat dimanfaatkan.

“Masyarakat Poso sudah pernah kecewa. Gedungnya berdiri setengah jadi, uangnya sudah keluar, pinjamannya harus dibayar daerah, tapi rumah sakitnya belum bisa dipakai. Cukup sekali. Kami tidak ingin kejadian yang sama terulang di proyek yang nilainya jauh lebih besar,” kata Manan, Rabu (30/9/2026).

Ia menyebut, pembangunan lanjutan RSUD Poso yang kini ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp285 miliar harus menjadi momentum untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, bukan mengulanginya. Karena itu, ia meminta seluruh catatan dan kejanggalan yang telah disampaikan masyarakat sipil dijawab secara terbuka sebelum kontrak ditandatangani.

“Catatan soal perencanaan, soal anggaran yang naik, soal penyedia, itu semua wajar dipertanyakan. Justru karena kami ingin rumah sakit ini jadi. Kalau perencanaannya sudah pernah keliru di tahap pertama, apa jaminannya tidak keliru lagi sekarang? Itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat Poso,” ujarnya.

Manan juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Forum Pemuda Kaili Bangkit (FKPB), serta elemen masyarakat sipil lainnya yang telah menyuarakan persoalan RSUD Poso hingga ke tingkat kementerian.

“Terima kasih kepada teman-teman KAK Sulteng, FKPB, dan semua pihak yang peduli. Mereka bukan orang Poso semua, tapi mereka peduli pada rumah sakit untuk orang Poso. Ini bentuk kepedulian yang harus kita hargai, bukan dicurigai,” katanya.

Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemkab Poso tidak memandang kritik masyarakat sebagai penghambat pembangunan. Menurutnya, pengawasan publik justru menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar menghasilkan rumah sakit yang aman, layak, dan bisa segera melayani warga.

“RSUD Poso ini bukan hanya untuk warga Poso, tapi juga rujukan bagi daerah sekitar. Kami ingin rumah sakit ini berdiri kokoh, dibangun dengan benar, oleh penyedia yang benar-benar siap. Lebih baik sedikit terlambat tapi benar, daripada cepat diteken tapi bermasalah lagi,” pungkas Manan.