Ketua KRAK Sulteng Minta Lelang RSUD Poso Dibatalkan, Dukung Penuh Langkah KAK dan FPKB

Ketua KRAK Sulteng Harsono Bereki, S.Sos menilai desakan pembatalan lelang dan tender ulang RSUD Poso sebagai langkah tepat untuk menyelamatkan uang negara dan kepentingan masyarakat Poso.

PALU – Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan sejumlah lembaga lainnya dalam mengawal proyek pembangunan RSUD Poso senilai Rp285 miliar yang dibiayai APBN melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah.

Ketua KRAK Sulteng, Harsono Bereki, S.Sos, mengatakan aksi damai dan surat resmi yang telah dilayangkan KAK Sulteng kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan PPK paket RSUD Poso merupakan bentuk kontrol publik yang sah dan dibutuhkan.
“Kami di KRAK Sulteng mendukung penuh apa yang dilakukan KAK Sulteng, FPKB, JPKP, dan lembaga-lembaga lain. Ini bukan gerakan menolak pembangunan. Ini gerakan untuk memastikan rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat Poso dibangun dengan benar, oleh penyedia yang benar, dan dengan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Harsono, Rabu (30/9/2026).

Menurut Harsono, sejak awal KRAK Sulteng juga intens memantau aktivitas pembangunan di Sulawesi Tengah, terutama proyek-proyek yang menggunakan dana APBN. Ia menilai temuan yang disampaikan KAK, mulai dari asal-usul DED yang dipertanyakan, lonjakan pagu dari Rp199 miliar menjadi Rp285 miliar, HPS yang identik dengan pagu, hingga jaminan pelaksanaan yang tak kunjung terkonfirmasi, patut menjadi perhatian serius Kementerian Pekerjaan Umum.
“Masyarakat Poso sudah pernah dikecewakan.

Pembangunan RSUD tahap pertama macet di tengah jalan. Jangan sampai uang negara yang jauh lebih besar kembali dipertaruhkan di atas perencanaan yang bermasalah. Kalau memang ada yang janggal, jalan terbaik adalah dibatalkan dan ditender ulang secara terbuka,” tegasnya.
Harsono mengungkapkan, sikap kritis KRAK Sulteng terhadap proyek-proyek APBN di Sulawesi Tengah bukan tanpa risiko. Ia mengaku pernah menerima somasi dari oknum yang kini diduga terkait dengan proyek RSUD Poso, karena dianggap keliru dalam menyuarakan protes atas pembangunan jalan Tagolu–Tentena.
“Saya pernah disomasi karena bersuara. Tapi somasi tidak akan membuat kami diam. Justru itu menunjukkan bahwa ada pihak yang merasa terganggu ketika masyarakat mengawasi. Kontrol publik dijamin undang-undang, dan kami akan terus menggunakannya,” ujar Harsono.

KRAK Sulteng meminta Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah dan PPK paket RSUD Poso menanggapi surat KAK Sulteng secara terbuka dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada penyedia mana pun. KRAK juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum, Inspektorat Jenderal, dan BPKP segera memeriksa proses perencanaan dan pengadaan proyek tersebut.
“Kami berdiri bersama teman-teman KAK, FPKB, JPKP, dan semua elemen masyarakat yang peduli. Pengawasan ini akan kami kawal bersama sampai ada kejelasan. Rumah sakit harus dibangun, tapi harus dibangun dengan benar,” pungkas Harsono.