Presiden Minta Menteri PANRB Yang Baru Percepat Reformasi Birokrasi

Jakarta, Kabartoday.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB yang baru, usai Pelantikkan, presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, Rabu (07/09/2022),

“PAN-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai pelantikan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemilihan mantan Bupati Banyuwangi dua periode sebagai menteri PAN-RB salah satunya didasari rekam jejaknya yang baik dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu menjadi kepala daerah. Saat menjabat sebagai Bupati, Abdullah Azwar Anas telah melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah yang ia pimpin sejak periode 2010 -2015 dan periode 2016 – 2021.

“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi saya banyak sekali yang saya lihat inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, mulai dari urusan KTP, urusan perizinan yang bisa dilakukan di pasar, di mal, saya kira beliau termasuk yang pertama melakukan saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan saya memilih Pak Azwar Anas menjadi PAN-RB,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai pengambilan sumpah menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan pemerintah saat ini.

“Target prioritas sebagaimana birokrasi di daerah harus terlibat dengan sungguh-sungguh dakan penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa cepat selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden seperti yang disampaikan tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” ujar Azwar Anas.

Secara khusus, Menteri PAN-RB yang baru dilantik menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Beliau juga sudah menyampaikan, sudah banyak anggaran kemiskinan yang telah dikucurkan, misalnya ada Rp 502 triliun di 16 K/L. Kalau ini bisa diintegrasikan dengan tepat dan benar, maka hasilnya akan mendorong target pencapaian sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden,” tambah Azwar Anas.

Azwar Anas juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan perlu ada langkah-langkah perioritas bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci utama sesuai dengan arahan presiden, bagaimana pelayanan publik ini, kita semua harus jemput bola ke masyarakat, itu yang akan menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan agar semua tugas. bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya ***