Sinergi KAK dan Kejati Sulteng Perkuat Pengawasan, Aktivitas Tambang Donggala Ditelusuri

Penelusuran dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertambangan yang transparan dan berintegritas

Donggala – Upaya penguatan tata kelola sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan positif melalui sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Hal ini ditandai dengan dilakukannya penelusuran aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di wilayah Kabupaten Donggala oleh aparat penegak hukum, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta izin resmi dari pengadilan.

Penelusuran dilakukan di kantor pengelola pendapatan daerah di Donggala dan area pertambangan di Desa Pangga. Dalam kegiatan tersebut, aparat mengamankan dokumen administrasi, data elektronik, serta puluhan unit alat berat yang kini berada dalam pengawasan.

Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mendorong tata kelola sektor pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Juru Bicara KAK, Asrudin Rongka, S.I.Kom, yang juga menjabat sebagai Sekretaris KAK, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh KAK.

“Kami mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan. Ini menjadi bukti bahwa sinergi yang baik dapat menghasilkan langkah konkret dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, KAK akan terus berperan aktif dalam mendukung pengawasan sektor pertambangan, termasuk melalui penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

“Kami siap memberikan informasi tambahan sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.

Lebih lanjut, KAK berharap penanganan perkara ini dapat dikembangkan secara lebih luas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, sehingga pengawasan terhadap sektor pertambangan dapat berjalan secara menyeluruh.

Menurut KAK, langkah yang dilakukan saat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sektor strategis dapat dilakukan secara objektif dan berkeadilan.

Ke depan, KAK juga berharap komunikasi terbuka dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.