Erwin | Kabar Today | Buol – Gerakan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buol (GASNA) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota buol untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah Kabupaten Buol terkait keadilan terhadap puluhan pejabat dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol yang dinonjob oleh Bupati dan Wakil Bupati pada senin (26/06).
Rapat dengar pendapat (hearing) yang di minta GASNA terkait indikasi temuan dana BOSNAS tahun anggaran 2017 pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol senilai Rp. 3 miliar lebih.
Upaya RDP tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap bupati dr H Amirudin Rauf S.pog dan wakil Bupati H Abdullah Batalipu S.sos Msi yang dinilai tidak adil menerapkan kebijakannya saat melakukan mutasi pegawai dilingkungannya.
Hal tersebut dinyatakan Sofyan Yusup kepada media ini selasa 27/06 kami akan meminta kepada dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) untuk dilakukan rapat dengar pendapat agar keadilan itu harus di tegakan, jika ada terjadi penyimpangan seperti yang disebutkan tiga miliar dari mana, coba datangkan tim audit.
“Kalau mengenai dana bos yang dipemasalahkan perlu saya tegaskan bahwa dananya itu bukan di dinas tapi di rekening sekolah,”tandas Sofyan
Menurut Sofyan Yusup selaku sekertaris saat itu, dirinya menganggap jika ada indikasi penyimpangan silakan dilakukan audit agar bisa diklarifikasi. “Pihak kami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan selama dua bulan, dan melakukan mekanisme penataan penggunaan dana bos,” ujarnya.
Ditambahkanya. “Hanya saja ada edaran menteri tentang mekanisme pengelolaan bisnas yang tidak sempat terlaksana, sehingga hal tersebut dianggap oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) akan berpengaruh dari Rp 24 miliar jika temuan dana bosnas Rp 3 miliard tidak diselesaikan secepatnya,” terang Sofyan Yusup.
Lebih lanjut kata Sofyan lagi. “Jadi yang dianggap oleh BPK jadi temuan itu senilai Rp 3 miliard saya tidak tau didapat dari mana jumlah besarannya. Namun ada silva itu sisa anggaran dari 246 sekolah yang tidak terlaksana dan ada di rekening masing-masing sekolah. Dinas hanya sebatas meneliti berkas laporan yang kemudian merekomondasikan pencairan yang sudah selesai diveridikasi, terkait dengan dengan kejadian ini saya pribadi dan secara kedinasan sangat tidak menerima atas apa yang telah di sampaikan melalui publik bahwa kami telah melakukan penyalagunaan dana sebesar itu,” tegas Sofyan
Sementara itu di tempat terpisah wakil bupati buol H Abdullah Batalipu S.Sos Msi ditemui media ini dikantornya menjelaskan. “Justeru kami selaku pimpinan menyelamatkan mereka yang masih berurusan dengan BPK sebelum masuk dalam proses hukum,” kata Wabup Buol.
“Sengaja kami belum melantik terhadap beberapa orang yang di dikbud karena harus menyelasaikan dulu yang menjadi tanggung jawab mereka. Setelah itu kami selaku pimpinan akan melakukan sebagaimana keinginan mereka dan kami sudah menyiapkan tempat untuk mereka,” Imbuh Wakil Bupati Buol H Abdullah Batalipu S.Sos, Msi menutup wawancara khusus ini. ***
