SUYANTO | PULANG PISAU | KALTENG – Kehadiran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau(Pulpis), membawa visi dan misi Presiden untuk menjadikan Pulpis menjadi lumbung padi nasional.
Hal itu, mengingat di wilayah Kalteng memiliki banyak lahan rawa yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk lahan pertanian sehingga bisa mengangkat hasil pertanian tanah air.
“Saya hari ini membawa perintah bapak presiden untuk koordinasi dengan gubernur, terkait kesiapan Kalteng menjadi super prioritas program ketahanan pangan nasional, sehingga Kalteng bisa menjadi penyangga sumber pangan nasional,” terang Mentan kepada sejumlah media, Jum’at (15/05).
Menurutnya, pemanfaatan lahan rawa yang produktivitasnya masih terbatas, diharapkan dengan berbagai kemampuan teknologi, mekanisasi dan management pertanian yang lebih baik dipimpin oleh Gubernur dan Bupatinya, maka Kementerian Pertanian akan mendorong untuk optimalisasi.
“Presiden RI Joko Widodo berharap ratusan ribu hektar lahan yang ada di Kalteng, khususnya di Kabupaten Pulpis bisa menjadi penyangga pangan Nasional melalui upaya-upaya penanaman yang instensif,” tambahnya.
Mentan juga menjelaskan, dirinya sudah hadir dan melihat langsung seperti apa lahan di Pulpis, di Kapuas dan di sebagian wilayah yang ada di Kalteng bersama Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran untuk memastikan lahan-lahan yang akan diekspansi, intensifikasi dan eksensifikasi dari lahan-lahan yang ada itu menjadi lahan pertanian yang produktif.
“Saat ini memang ada persoalan akibat dampak dari Covid-19, salah satunya banyak transportasi terganggu. Semoga setelah ini semua akan baik-baik saja, sehingga para petani bisa kembali beraktifitas normal, namun untuk Kalimantan hingga saat ini tidak ada kendala yang berarti,” tegasnya.
Sedangkan menanggapi kendala yang dialami petani saat harga hasil pertanian murah, Mentan mengatakan, pemerintah selalu mengawasi berdasarkan grafik harga jual hasil pertanian dan mengkoordinasikan dengan Gubernur serta Bupati.
“Naik turunnya harga hasil pertanian itu sudah biasa, tapi Bulog dan beberapa BUMN lainnya, telah ditunjuk menjadi penyangga Harga Padi Petani (HPP), sepanjang harga tidak turun dari HPP, itu tak menjadi persoalan. Hingga saat ini belum ada penurunan harga yang sampai dibawah HPP,” tukasnya. KABAR TODAY.COM
