Erwin | KabarToday.com | Tolitoli – Bupati Tolitoli, Hi Moh Saleh Bantilan, SH. MH memimpin rapat dan menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah telah menerbitkan rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk temuan BPK terhadap OPD yang berpotensi merugikan keuangan negara pada setiap tahunnya di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, termasuk Tolitoli.
Yangmana temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait temuannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
Terkait dengan hal ini semua Bupati Tolitoli HI. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH langsung Memimpin rapat terkait hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan pertemuan secara cepat agar OPD bisa cepat melakukan pembenahan terkait rekomendasi temuan BPK tersebut dengan para pengurus barang di Aula Badan Keuangan Daerah, ( 4/7).
Saat memimpin rapat, Bupati tolitoli didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. Mukaddis Syamsuddin, M.Si dan Inspektur Daerah Dr Hi. Abdul Rahman Alatas, SE.,MM. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Moh. Asrul Bantilan, S.Sos.,M.Si menjelaskan, untuk menjamin rekomendasi tindak lanjut dari BPK secara efektif, cepat dan tepat, maka perlu melakukan pemahaman isi Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan ketentuan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Dalam LHP BPK utamanya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan terdiri atas satu atau lebih permasalahan yang ada di OPD yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atau ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Ketidakpatuhan ini menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Tolitoli Asrul Bantilan, dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan potensi kerugian negara dalam hal ini adalah kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.
“ Selaku pimpinan opd yang bertanggung jawab pada aset pemda, saya mengharapkan keseriusan kepada seluruh kepala opd dalam penatausahaan barang milik daerah,” ujar Asrul Bantilan.
Lanjut Asrul. “Khususnya yang terkait pengelolaan aset berupa kendaraan dinas, bangunan dan gedung serta pencatatan tanah yang di bawah jalan dan irigasi sehingga penatausahaan aset lebih optimal lagi kedepannya untuk dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp),” pungkas Kepala Badan Keuangan Daerah Tolitoli Asrul Bantilan. ***
