Direktur Komunikasi Publik dan Aksi: Masyarakat Berhak Tahu ke Mana Arah Perjuangan DBH Sulteng
PALU — Perjuangan Tim Berani Keadilan Fiskal dan DBH memasuki tahap penguatan gerakan. Setelah melakukan pendalaman terhadap kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba dan menyampaikan keberatan terkait Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026, tim kini memperkuat komunikasi publik dan konsolidasi masyarakat untuk mengawal perjuangan keadilan fiskal Sulawesi Tengah.
Direktur Komunikasi Publik dan Aksi Tim Berani Keadilan Fiskal dan DBH, Raslin, mengatakan perjuangan mengenai DBH tidak boleh hanya berhenti pada ruang pertemuan pemerintah atau dokumen kajian.
Menurutnya, masyarakat Sulawesi Tengah harus mengetahui secara terbuka persoalan yang sedang diperjuangkan, termasuk data kontribusi sumber daya mineral, persoalan status daerah pengolah dan tuntutan terhadap reformulasi DBH.
“Perjuangan ini harus diketahui masyarakat. DBH bukan persoalan angka di atas kertas, tetapi menyangkut hak daerah dan masa depan masyarakat Sulawesi Tengah. Karena itu, kami akan membuka ruang informasi seluas-luasnya agar masyarakat memahami apa yang sedang kami perjuangkan,” ujar Raslin.
PUBLIK HARUS TAHU DATA DAN PERSOALANNYA
Raslin mengatakan Tim Berani akan menjadikan data sebagai basis utama komunikasi publik.
Salah satu angka yang menjadi perhatian adalah royalti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Kepmen ESDM 157/2026 sebesar sekitar Rp3,057 triliun.
Dari angka tersebut, Morowali tercatat sekitar Rp1,144 triliun, sedangkan Morowali Utara sekitar Rp986,63 miliar.
Gabungan keduanya mencapai sekitar Rp2,131 triliun, atau sekitar 69,7 persen dari total royalti Sulteng yang tercantum dalam dokumen tersebut.
“Angka-angka ini harus diketahui publik. Ketika hampir 70 persen royalti Sulteng berasal dari Morowali dan Morowali Utara, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kontribusi sebesar itu diterjemahkan dalam kebijakan fiskal daerah,” kata Raslin.
Menurutnya, publikasi data bukan dimaksudkan untuk membangun konflik antara pusat dan daerah, tetapi untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat dan berbasis fakta.
KEPmen ESDM 157/2026 AKAN TERUS DIKAWAL
Tim Berani juga akan terus menyampaikan kepada publik persoalan penetapan daerah pengolah dalam Kepmen ESDM 157/2026.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan delapan daerah sebagai daerah pengolah mineral tahun 2026.
Namun Morowali dan Morowali Utara tidak tercantum dalam daftar daerah pengolah tersebut, meskipun kedua wilayah tersebut merupakan pusat penting pertambangan dan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah.
Raslin mengatakan pihaknya tidak ingin membangun kesimpulan secara terburu-buru.
“Kami tidak ingin menghakimi pemerintah. Kami ingin menguji kebijakannya. Kalau memang ada parameter tertentu yang menyebabkan Morowali dan Morowali Utara tidak masuk, jelaskan parameternya. Kalau ada data yang kami belum miliki, berikan datanya. Bagi kami, keterbukaan adalah kuncinya,” ujarnya.
DARI PUBLIKASI MENUJU AKSI
Sebagai Direktur Komunikasi Publik dan Aksi, Raslin mengatakan fungsi komunikasi akan berjalan beriringan dengan agenda konsolidasi dan aksi Tim Berani.
Menurutnya, setiap aksi yang dilakukan harus memiliki tujuan, tuntutan dan dasar data yang jelas.
“Kami tidak ingin aksi hanya menjadi kerumunan. Setiap aksi harus membawa pesan yang jelas, tuntutan yang terukur dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik harus tahu apa yang diminta dan kepada siapa tuntutan itu diarahkan,” tegas Raslin.
Agenda yang disiapkan Tim Berani mencakup konsolidasi masyarakat, audiensi, konferensi pers, Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat.
RDP DPRD MENJADI SALAH SATU AGENDA
Raslin juga menyampaikan bahwa rencana RDP bersama DPRD Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu tahapan penting dalam perjuangan.
Sebelumnya, dalam pertemuan Tim Berani dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur menyatakan akan berkomunikasi dengan Ketua DPRD apabila Tim Berani akan mendorong pelaksanaan RDP terkait keadilan fiskal dan DBH.
“Kami menyambut baik ruang RDP tersebut. Kami ingin persoalan DBH dibahas secara terbuka bersama pemerintah daerah dan DPRD. Kalau data kita sudah sama, kita bisa menentukan apa yang harus diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat,” kata Raslin.
KOMUNIKASI PUBLIK HARUS BERBASIS DATA
Raslin menegaskan Tim Berani tidak akan menjadikan publikasi sebagai ruang untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Setiap informasi yang disampaikan akan diupayakan bersumber dari dokumen pemerintah, data resmi dan hasil kajian yang dapat diverifikasi.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya mendengar slogan. Kami ingin masyarakat melihat angka, dokumen dan dasar kebijakannya. Kalau ada yang keliru dalam analisis kami, kami terbuka untuk dikoreksi. Tetapi kalau data menunjukkan ada persoalan, maka persoalan itu harus dibicarakan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perjuangan keadilan fiskal memiliki legitimasi yang kuat di hadapan pemerintah pusat.
BUKAN ANTI INVESTASI
Raslin juga kembali menegaskan bahwa Tim Berani bukan gerakan yang menolak investasi dan hilirisasi.
“Kami tidak sedang melawan investasi. Kami tidak sedang melawan hilirisasi. Kami justru ingin hilirisasi memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daerah. Yang kami perjuangkan adalah agar kontribusi daerah dan beban daerah sama-sama diperhitungkan dalam kebijakan fiskal,” katanya.
Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional sehingga sudah waktunya hubungan fiskal pusat dan daerah dibahas dengan pendekatan yang lebih proporsional.
GERAKAN AKAN DIPERLUAS
Raslin mengatakan Tim Berani akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan fiskal.
Konsolidasi akan diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai:
Kontribusi sumber daya mineral,
DBH Minerba,
status daerah pengolah,
kapasitas hilirisasi,
formula pembagian fiskal, serta dampak aktivitas pertambangan dan industri terhadap daerah.
“Kami ingin isu ini menjadi isu masyarakat Sulawesi Tengah. Bukan isu satu kelompok. Karena yang dipertaruhkan bukan kepentingan organisasi, tetapi bagaimana kekayaan alam yang dikelola dari Sulteng memberikan manfaat yang lebih adil bagi daerah dan masyarakatnya,” ujar Raslin.
PESAN UNTUK MASYARAKAT SULTENG
Raslin mengajak masyarakat mengikuti perkembangan perjuangan Tim Berani dengan kritis dan berbasis informasi.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kekayaan sumber daya alam daerah memberikan kontribusi kepada negara dan bagaimana manfaat fiskalnya dikembalikan kepada daerah.
“Kami akan terus membuka data dan perkembangan perjuangan kepada publik. Masyarakat silakan menilai. Kami tidak meminta masyarakat percaya begitu saja. Kami meminta masyarakat ikut melihat datanya, memahami persoalannya dan mengawal prosesnya,” pungkas Raslin.
