ERWIN | TOLITOLI – Kawasan kumuh adalah penyakit kronis yang menjangkit kota-kota besar di Indonesia, bahkan bagi Palu, Ibukota Sulteng yang mulai bertumbuh besar, saat mengelar Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2019 di di Hotel Swissbell Rabu (20/11)
Workshop ini dihadiri Gubernur sulawesi tengah yang di wakili Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Provinsi Sulteng H. Mulyono, SE.Ak, MM, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Ferdinand Kana LO, ST, MT dan para pejabat lingkup Ditjen Cipta Karya sebagai narasumber.
Kepala Bidang Disperkim Syafrudin A. Rahman, S.T., M.Eng saat memberikan paparan kepada peserta Workshop mengatakan melalui kegiatan workshop ini dapat memahami kebijakan daerah dalam penanganan permukiman kumuh, adanya strategi pelaksanaan skala kawasan serta mekanisme koordinasi dan konsolidasi penanganan kumuh hingga adanya kesepakatan bersama untuk mendukung pelaksanaan program Kotaku guna pencapaian target 0 hektar wilayah kumuh di Kota Tolitoli Tahun 2019.
“kita harus bisa memahami kebijakan daerah dalam penaganan pemukiman kumih, serta mekanisme kordinasi dan konsolidasi untuk penaganan kumuh yang tepat sasaran.” Syafrudin A. Rahman, yang akrab di panggil Sape
Syafrudin A. Rahman menyampaikan bahwa kabupaten Tolitoli jadi best practice program Kotaku Se sulteng, dari tiga kota yang mendapatkan program Kotaku, sebagai keberhasilan dalam menjalankan program Kotaku kabupaten tolitoli diminta mempresentasikan pelaksanaan program kotaku dalam Inovasi, karena kita “Tolitoli” bisa berinovasi untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi secara sukarelauntuk menjalankan program KOTAKU.
Lanjut Syafrudin A. Rahman menuturkan salah satu target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 adalah terwujudnya kota yang layak huni, hal ini kemudian dituangkan dalam amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2015 – 2019 melalui perwujudan kota tanpa permukiman kumuh yang kemudian menjadi salah satu sasaran dalam Renstra DJCK 2015 – 2019 yang harus kita implementasikan melalui berbagai program peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan.
Untuk menjawab hal tersebut, direktorat pengembangan kawasan permukiman telah melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan sejak 2015 untuk mendukung gerakan 100-0-100 yaitu dengan menyediakan 100% akses sanitasi yang salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (kotaku).
Sappe, berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan, komitmen, peran aktif dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait pada kegiatan ini.
Sappe mengimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan workshop ini secara intens sebagai bukti dukungan dan komitmen kita untuk pencapaian target 100-0-100, tutup Sappe
Diakhir konfirmasi kepala bidang Disperkim Tolitoli menyampaikan bahwa kabupaten Tolitoli jadi best practice Kotaku Se sulteng dari tiga kota yang mendapatkan program Kotaku, sebagai keberhasilan dalam menjalankan program Kotaku kabupaten tolitoli diminta mempresentasikan pelaksanaan program kotaku. KABARTODAY.com
